WONOSOBO — Data yang akurat melahirkan pemahaman yang tepat. Pemahaman yang tepat menjadi dasar kebijakan yang efektif. Dan kebijakan yang efektif membuka jalan bagi pemberdayaan masyarakat yang lebih berdampak.

Semangat inilah yang menjadi landasan penguatan tata kelola data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Jawa Tengah melalui NGOLABOR (Ngopeni Nglakoni Bareng Ormas), sebuah inisiatif untuk menghubungkan pendataan, profiling, pembinaan, dan pemberdayaan Ormas dalam satu ekosistem kerja yang kolaboratif.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tema “Penguatan Tata Kelola Data dan Pemberdayaan Ormas dalam Pengambilan Keputusan.” Forum ini menjadi ruang konsolidasi bagi Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah bersama Kesbangpol 35 kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat langkah bersama dalam membangun integrasi data Ormas. Jumat (9/10)

Melalui forum tersebut, 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan data Ormas melalui penyediaan data sesuai kewenangan, penunjukan PIC/operator, verifikasi dan validasi, pemutakhiran berkala, serta pemanfaatan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

Komitmen ini menandai langkah penting dalam membangun tata kelola Ormas yang tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi bergerak menuju pengelolaan berbasis data yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada manfaat.

Data Ormas: Bukan Sekadar Daftar, Melainkan Dasar Kebijakan

Organisasi kemasyarakatan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan pembangunan daerah. Melalui berbagai bidang kegiatan, Ormas berkontribusi dalam penguatan solidaritas sosial, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, kepemudaan, hingga pemeliharaan kerukunan masyarakat.

Potensi tersebut membutuhkan dukungan tata kelola yang mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan setiap organisasi. Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui nama, alamat, dan legalitas Ormas. Pemerintah juga perlu memahami keberadaan, aktivitas, kapasitas kelembagaan, bidang kontribusi, serta peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan.

Di sinilah data memiliki peran strategis. Data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah menyusun gambaran kondisi Ormas secara lebih utuh, mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, menentukan prioritas fasilitasi, serta mengevaluasi hasil pemberdayaan.

Sebaliknya, data yang tersebar, tidak mutakhir, atau belum tervalidasi berpotensi menimbulkan perbedaan informasi dan menyulitkan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Karena itu, NGOLABOR membawa perubahan cara pandang: pendataan bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk memahami dan memberdayakan Ormas.

NGOLABOR: Integrasi yang Menghasilkan Manfaat Nyata

Integrasi data tidak semata-mata berarti mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu tempat atau membangun aplikasi baru. Lebih dari itu, integrasi merupakan upaya menyatukan standar, memperjelas tanggung jawab, menghubungkan sumber informasi, serta membangun proses pembaruan dan validasi yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, NGOLABOR diarahkan untuk mengoptimalkan sistem dan sumber data yang telah tersedia melalui mekanisme kerja yang saling terhubung. Dengan demikian, informasi yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat dimanfaatkan secara lebih efektif sesuai kewenangan masing-masing.

Pendekatan ini diharapkan memberikan tiga manfaat utama.

Pertama, lebih mudah. Kesbangpol kabupaten/kota dapat melakukan penelusuran dan pemutakhiran data, melaksanakan profiling Ormas, menyusun laporan, serta memantau perkembangan organisasi melalui informasi yang lebih tertata.

Kedua, lebih cepat. Ketersediaan data yang terintegrasi membantu mempercepat penyediaan informasi bagi pimpinan, mempermudah koordinasi antardaerah, dan mengurangi hambatan akibat perbedaan sumber atau format data.

Ketiga, lebih tepat. Informasi yang tervalidasi menjadi dasar untuk mengenali kebutuhan Ormas, menetapkan prioritas pembinaan, merancang program pemberdayaan, serta membangun kemitraan dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, keberhasilan integrasi tidak cukup diukur dari banyaknya data yang masuk ke sistem. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana data tersebut benar-benar digunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan program yang lebih bermanfaat.

35 Kabupaten/Kota, Satu Komitmen Kolaborasi

Integrasi data Ormas tidak mungkin berjalan optimal apabila hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dinamika organisasi berlangsung di berbagai wilayah, dengan karakteristik, aktivitas, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, keberhasilan NGOLABOR sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh Kesbangpol kabupaten/kota.

Komitmen yang dibangun dalam forum koordinasi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh langkah kerja bersama.

1. Menyediakan data Ormas sesuai kewenangan dan sumber informasi yang tersedia.
2. Menunjuk PIC/operator NGOLABOR sebagai penanggung jawab koordinasi, pengelolaan, dan komunikasi data.
3. Memverifikasi dan memvalidasi data untuk memastikan informasi akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memutakhirkan data secara berkala agar perubahan keberadaan, kepengurusan, aktivitas, dan legalitas organisasi dapat tercermin dalam informasi yang dikelola.
5. Mengintegrasikan data melalui penyelarasan elemen, standar, dan mekanisme pengelolaan yang disepakati bersama.
6. Memanfaatkan informasi NGOLABOR untuk mendukung pembinaan, pemberdayaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
7. Memperkuat komunikasi dan koordinasi agar kendala serta kebutuhan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.

Tujuh langkah tersebut menegaskan bahwa integrasi data merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi berperan mengoordinasikan arah dan standar integrasi, sedangkan kabupaten/kota berperan penting dalam penyediaan, validasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data sesuai kewenangannya.

Komitmen ini perlu ditindaklanjuti melalui pembagian peran yang jelas, mekanisme pelaporan yang konsisten, pendampingan teknis, serta evaluasi berkala. Dengan cara itu, kesepakatan yang dibangun dalam forum tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi berkembang menjadi perubahan nyata dalam cara kerja pemerintahan.

Dari Data Menjadi Pemberdayaan

Salah satu nilai strategis NGOLABOR adalah kemampuannya menjembatani informasi dengan tindakan. Data yang telah divalidasi dapat dikembangkan menjadi profil dan peta persebaran Ormas, kemudian dimanfaatkan untuk menentukan kebutuhan pembinaan dan peluang kolaborasi.

Ormas yang membutuhkan penguatan tata kelola kelembagaan dapat memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas. Organisasi yang memiliki potensi pemberdayaan ekonomi dapat dihubungkan dengan program yang relevan. Sementara itu, organisasi dengan kompetensi di bidang sosial, pendidikan, lingkungan, kebudayaan, atau kerukunan masyarakat dapat didorong membangun kerja sama sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Pendekatan ini juga memungkinkan evaluasi yang lebih terukur. Pemerintah dapat menilai bukan hanya jumlah kegiatan pembinaan yang terlaksana, melainkan juga peningkatan kapasitas organisasi, terbentuknya kemitraan, kesinambungan kegiatan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Tentu, pemanfaatan data harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan menjaga keamanan informasi, membatasi akses sesuai kewenangan, serta menghormati hak dan kemandirian organisasi kemasyarakatan.

Dengan demikian, integrasi data bukan instrumen untuk menyeragamkan Ormas, melainkan sarana untuk memahami keragaman potensi dan memberikan fasilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi.

Selaras dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

Gagasan NGOLABOR sejalan dengan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berjudul The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector (2019). OECD menempatkan data sebagai aset strategis yang perlu dikelola secara terpadu, dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik, serta dijaga melalui tata kelola yang dapat dipercaya.

Pesan pentingnya adalah bahwa transformasi digital pemerintahan tidak cukup dengan menyediakan teknologi. Pemerintah juga harus membangun proses kerja, kompetensi, koordinasi, dan tata kelola yang memungkinkan data menghasilkan nilai publik. https://doi.org/10.1787/059814a7-en

Perspektif tersebut relevan dengan tantangan pengelolaan Ormas di Jawa Tengah. Sistem informasi akan memberikan manfaat optimal ketika setiap pihak memahami perannya, memiliki standar data yang sama, dan menggunakan informasi sebagai dasar tindakan.

Dari sisi regulasi daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan juga memuat pengaturan mengenai pendaftaran dan pelaporan, pelaksanaan pemberdayaan, kerja sama, sistem informasi Ormas, serta pembinaan dan pengawasan. Regulasi ini memberikan landasan penting bagi penguatan tata kelola Ormas yang terhubung dengan kebutuhan pemberdayaan. https://jdih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/perda_3_th_2022

Sementara itu, pemikiran Elinor Ostrom tentang polycentric governance menegaskan relevansi tata kelola yang melibatkan beragam aktor dan pusat pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan kompleks. Dalam konteks NGOLABOR, pendekatan tersebut tercermin melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang saling melengkapi berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/lecture/

Ketiga rujukan tersebut memperkuat satu pesan: integrasi data yang berkelanjutan membutuhkan keselarasan antara regulasi, teknologi, proses kerja, dan kolaborasi kelembagaan.

Menjaga Komitmen, Menguatkan Dampak

Pernyataan komitmen 35 kabupaten/kota merupakan awal dari proses yang perlu dijaga secara konsisten. Tahap selanjutnya adalah memastikan setiap komitmen diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang terukur, mulai dari penunjukan operator, penyediaan data, verifikasi dan validasi, hingga pemanfaatan informasi dalam perencanaan program.

Koordinasi dan komunikasi antardaerah juga harus terus diperkuat. Perbedaan kapasitas, ketersediaan data, dan kondisi lapangan perlu diperlakukan sebagai bahan pembelajaran bersama untuk menyempurnakan mekanisme integrasi secara bertahap.

Keberhasilan NGOLABOR pada akhirnya tidak ditentukan oleh kecanggihan sistem semata, melainkan oleh kemampuan seluruh pihak menjaga kualitas data dan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat.

Melalui semangat Ngopeni Nglakoni Bareng Ormas, Kesbangpol Jawa Tengah mendorong tata kelola yang lebih kolaboratif: pemerintah tidak hanya mencatat organisasi, tetapi juga mengenali potensinya; tidak hanya melaksanakan pembinaan, tetapi memastikan relevansi dan manfaatnya; serta tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi mengubahnya menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat.

Data bukan tujuan. Data adalah awal dari tindakan.

Dan ketika 35 kabupaten/kota bergerak dengan komitmen yang sama, integrasi data dapat menjadi fondasi bagi pemberdayaan Ormas yang lebih terarah, kolaborasi yang lebih kuat, dan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang semakin partisipatif serta kondusif.

NGOLABOR — One Data, One Governance, One Collaboration, One Command Center.

Ngopeni datane, nglakoni bareng-bareng, nguwatake Ormas kanggo Jawa Tengah sing luwih maju.